Ryawan Saiyed
MAKASSAR - Jelang siang pada Rabu, 5 Oktober 2022, Muhammad Jufri yang menjabat Kadisbudpar Sulsel (Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan) menerima Dwi Marhen Yono di Ruang Kerjanya. Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf RI (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia) itu didampingi Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Makassar, Muhammad Roem.
Dalam pertemuan singkat itu, Marhen mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menggagas program kepariwisataan yang disebutnya "100 Paket Desa Wisata". Dari 34 Kabupaten dan Kota di Indonesia akan dirangkum sedikitnya 100 paket wisata berbasis desa wisata.
"Kita punya BetiDewi, Beli Kreatif Desa Wisata. Jadi akan kita buat sekurang-kurangnya 100 paket desa wisata menarik. Nantinya kita pasarkan kepada travel agent, baik konvensional maupun online, " kata Marhen.
Tiap provinsi mengirimkan minimal 3 paket ke Kemenparekraf RI. Itu berasal dari Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing. Dinas Pariwisata Provinsi, termasuk Disbudpar Sulsel diberi ruang untuk memfilter serta memverifikasi, mana saja yang layak dikirim.
"Di Sulsel apa? Saya serahkan ke provinsi untuk menentukan kemudian mengirimkan ke kami. Jadi mirip KEN (Kharisma Event Nusantara) gitu ya. Tapi, ini khusus pemasaran, polanya bisa kita lihat di KEN, " tambahnya.
Event ataupun destinasi yang akan telah dipaketkan, berikutnya diberikan kepada agen perjalanan untuk dipasarkan dan dijual, baik calon wisatawan nusantara maupun mancanegara", tegas mantan Kadiparbud (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat itu.
Beti Dewi ini tidak hanya untuk skala nasional saja. Marhen kemudian meminta Pemprov Sulsel melalui Disbudpar, supaya membuat program turunan. Event/destinasi yang belum terpaket ke Beti Dewi pusat, dibuat terpisah dan berjenjang.
Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, membuat 100 paket desa wisata, di luar dari paket nasional. Begitu pun Kabupaten/Kota, membuat program turunan yang
"Saya minta provinsi membuat turunannya. Apa itu 100, 50, 10, atau 5 paket desa wisata. Jadi provinsi bikin turunannya sampai Kabupaten dan Kota, " pinta dia yang juga alumnus STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri).
Muhammad Jufri merespon baik keinginan Marhen bersama Kemenparekraf RI. Berharap segera menindaklanjuti permintan itu dengan melibatkan 24 Kabupaten/Kota di Sulsel. Dimana saat ini, Sulsel mencatatkan 465 desa wisata ke dalam Jadesta (Jaringan Desa Wisata).
"Kita buat paket desa wisata, mudah-mudahan bisa lebih banyak, mungkin 100 atau lebih untuk tingkat Sulsel. Kabupaten/Kota juga kita arahkan untuk membuat paket serupa, jumlahnya ya disesuaikan dengan masing-masing daerah, " tegas Professor kelahiran Kabupaten Kepulauan Selayar itu.
Dikatakan lebih lanjut, pemasaran yang terstruktur dan terkoordinasi seperti itu, tentu akan semakin memudahkan maju dan berkembangnya desa wisata. Kendala yang kerap dialami pengelola desa wisata maupun pengelola destinasi, satu diantaranya terkait pemasaran.
Pola pemasaran masih mengandalkan kemampuan sendiri. Adapun pihak yang turut mendukung, datang dari pemerintah Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Sebagian lagi mendapat dukungan tambahan dengan adanya kerjasama asosiasi pariwisata.
Jufri juga menyampaikan, dalam pelaksanaannya, agen perjalanan yang disebutkan Marhen itu, sejatinya menggandeng asosiasi pariwisata. Disamping untuk memperkuat sinergitas, asosiasi pariwisata dapat menjadi katalisator sekaligus memvalidasi agen perjalanan agar mampu memberi kepercayaan terhadap wisatawan.
"Bagian pentaheliks Saya kira, disitu ada asosiasi pariwisata. Alhamdulillah sejauh ini, kita terus berkolaborasi dan bersinergi. Alangkah mulianya jika kita rangkul mereka untuk meramu dan menjual paket desa wisata ini, " pungkasnya.
Belum lagi, asosiasi pariwisata di Sulsel pada khususnya telah banyak mengambil peran penting dalam membina, membimbing, dan mendampingi pengelola hingga masyarakat di kawasan desa wisata. Paket wisata yang ditawarkan, bahkan dalam lirikan asosiasi pariwisata dan agen perjalanan sudah berproses dengan menarget desa wisata sebagai tujuan wisata utama.
Dalihnya, desa wisata menjadi program strategis Pemerintah RI, mulai dari Kemenparekraf hingga Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa itu sendiri. Hal lain kata Jufri, desa wisata wadah yang tepat untuk melakukan pemaketan ragam destinasi pada desa wisata tertentu. Demikian pula sub sektor penggeraknya seperti kuliner, seni, fesyen, dan kriya. (***)
Muh. Andhi Syam 
Updates 
Subhan Riyadi 
