Pemprov Sulsel Kembali Diganjar LKPP Predikat "BAIK" Terkait Nilai ITKP

MAKASSAR - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) secara resmi telah mengeluarkan hasil penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2022. ITKP merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, khususnya terkait barang/jasa.

Baca juga: The Domino’s Effect: Domino’s Pizza Indonesia bersama Capillary Technologies Raih The International Loyalty Awards 2022

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali diganjar predikat “BAIK” berdasarkan hasil penilaian. Hal tersebut sekaligus membuktikan Pemprov Sulsel mampu mempertahankan hasil positif selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Sulsel, Asrul Sani menyampaikan, meskipun terdapat perbedaan antara penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2021 kemarin dengan tahun 2022 ini, Pemprov Sulsel dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

Baca juga: Walikota Makassar Dapat Award dari Kapolda Sulsel di HUT Bhayangkara ke 76

“Tahun ini ada tiga penambahan indikator penilaiannya. Namun, di bawah kepemimpinan bapak Gubernur, kita tetap mampu mempertahankan nilai “BAIK”. Itupun nilainya naik sekian persen dari tahun sebelumnya, ” kata Asrul Sani, Kamis (1/12/2022).

Asrul Sani menjelaskan bahwa indikator yang dinilai tersebut melibatkan seluruh OPD Lingkup Pemprov Sulsel. Untuk itu, ia berharap adanya konsistensi semua OPD untuk sebisa mungkin konsisten melaksanakan semua proses pengadaan lewat sistem, tidak ada lagi pengadaan yang dilakukan secara manual.

Baca juga: Sulsel Masuk Tahap Tiga Seleksi Penghargaan Pembangunan Daerah

“Kemudian komitmen untuk menginput rencana umum sesuai dengan limit waktu yang ditentukan, ” jelasnya.

Saat ini, kata dia, penilaian Pemprov Sulsel untuk Non e-Tendering/Non e-Purchasing dinilai nol, karena masih ada OPD yang pengadaannya dilakukan secara manual.

Baca juga: Kejagung Berhasil Selamatkan Uang Negara Triliun Rupiah Meski Anggaran Kecil

“Jadi penilaiannya itu, total belanja pengadaan langsung. Kemudian, jika masih ada di bawah lima puluh persen yang melakukan secara manual, maka dinilai nol. Harapannya, bagaimana komitmen teman-teman OPD membelanjakan pengadaannya lewat sistem, jangan lagi ada manual, ” pungkasnya.(***)